Kejari Tetapkan PPTK Tersangka, Korupsi Dana Kegiatan Sekwan DPRD Pringsewu

 Editor: M.Ismail 

Pringsewu (HO) – Kejaksaan Negeri Pringsewu menetapkan SRW selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp.311.821.300,00 (Tiga ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Kajari Pringsewu Ade Indrawan yang di sampaikan Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Median Suwardi, mengatakan Kejaksaan Negeri Pringsewu setelah menemukan 2 alat bukt telah menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dan Kegiatan Belanja Makanan Dan Minuma Rapat Paripurna Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

“Adapun besaran anggaran pada Kegiatan Belanja Makanan Dan Minuman Rapat AKD Dan Kegiatan Belanja Makanan Dan Minum Rapat Paripurna Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 576.020.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) dan Kegiatan Belanja Makanan Dan Minuman Rapat AKD Dan Kegiatan Belanja Makanan Dan Minuma Rapat Paripurna Tahun Angaran 2020 Rp. 519.750.000,- (lima ratus Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total anggaran sebesar Rp. 1.095.770.000,- (satu miliar Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah),” terang Kasi Intel Median Suwardi, melalui siaran pers, Jum’at (1/10/2021) pukul 17.00 WIB.

Baca Juga:  Ketua KPK Berikan Penghargaan Bupati Pesawaran, 10 besar Desa Anti Korupsi Sumbagsel

Dikatakan nya, dari kegiatan tersebut Kejaksaan Negeri Pringsewu Menetapkan Tersangka Atas nama Sdri. SRW selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut dengan SPRINDIK No.01 / L.8.20/ Fd.2/10/2021 tanggal 01 oktober 2021, Dalam hal ini adapun Modus Tersangka dilakukan dengan cara melakukan Mark Up harga belanja makanan dan minuman Rapat Alat Kelengkanapan Dewan dan Rapat Paripurna.

“Dimana perbuatan tersangka diduga telah melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

“Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” timpalnya.

Baca Juga:  Wujud Pemerintah Efektif, Pemkab Pesawaran Raih Tiga Tahun Berturut penganugerahan

Median melanjutkan, sesuai dengan penghitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan Perwakilan Provinsi Lampung No: SR -1303/PWOB/5/2021 tanggal 09 September 2021 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp.311.821.300,00 (Tiga ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

“Terhadap Tsk SRW penyidik melakukan Penahanan kota dengan pertimbangan Tsk SRW bersikap kooperatif selain itu kondisi kesehatan TSK dalam keadaan kurang baik dibuktikan dengan surat rekam medik, selanjutnya keluarga dari Tsk telah membuat surat jaminan bahwa TSK akan terus bersifat kooperatif selama proses penyidikan berlangsung,” ucapnya.

“Selain itu pihak tsk dengan didampingi Penasihat hukum juga telah menitipkan uang titipan sejumlah Rp.295.000.000,-(Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari jumlah total kerugian negara sebagaimana hasil penghitungan BPKP Provinsi Lampung,” pungkasnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here