Pesawaran (HO) – Aparat penegak hukum seperti nya harus melakukan penelusuran, pasalnya, Alih-alih untuk pengembangan tempat wisata Bukit Cendana, Kepala Desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Susalit Cokro Aminoto, diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dalam mengelola Dana Desa (DD) untuk membangun aset desa dengan nilai ratusan juta rupiah di lahan yang bukan milik desa, untuk meraup keuntungan pribadi.
Susalit Cokro Aminoto sengaja diduga sengaja menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp 200 juta dengan alasan untuk membangun infrastruktur di lokasi wisata Bukit Cendana yang diketahui milik PT Masari Multi Fruti.
“Kita pinjamkan lahan tersebut, jadi harus diluruskan bahwa bukan sewa, karena dari awal kami bertekad untuk memberikan manfaat kepada masyarakat jika Bukit Cendana hendak dikelola masyarakat Desa Harapan Jaya,” ungkap Manager Lahan PT Masari Multi Fruity, Budi Cendana, ketika dikonfirmasi media melalui sambungan telepon seluler, Selasa (8/6/2021).
Dia menjelaskan pihaknya hanya meminjamkan lahan Bukit Kencana dan bisa dibangun, namun hanya bangunansemi permanen.
“Ada perjanjian bahwa lahan bisa dipakai dan dibangun infrastruktur yang semi permanen, kalau ternyata toilet itu permanen silahkan tanya dengan pihak desa dari mana izinnya,” timpal Budi.
Sedangkan Kepala Desa Harapan Jaya, Susalit Cokroaminoto tidak menampik jika dirinya membangun infrastruktur tersebut, hanya saja menurutnya bangunan yang dibangun merupakan bangunan semi permanen.
“Kita kucurkan dana desa di tahun 2021, sebelumnya tidak menggunakan dana desa, tapi yang dibangun berupa toilet, musholla, gazebo, itu semi permanen,” kilahnya.
Saat ditanya terkait dasar hukum pembangunan aset desa di lahan PT Masari Multi Fruti, Cokroaminoto mengaku bahwa surat MoU yang menjadi dasarnya.
“Ya MoU itu dasar pembangunan infrastruktur di taman bukit cendana,” jelasnya singkat.
Dirinya mengatakan, bahwa destinasi wisata dikelola oleh BUMDes setempat. Namun hal tersebut terbantahkan oleh seorang sumber yang mengutarakan bahwa BUMDes memiliki peran mengelola saat pemerintahan desa, kades yang lama dan mulai tidak mengelola lagi sejak Cokroaminoto menjabat Kades.
“Kalau dulu dikelola BUMDes, tapi semenjak kades baru (Cokro – red) BUMDes tidak lagi ada peran, hanya saja tadi pagi (Selasa) sepertinya ada rapat yang membuat tempat wisata kembali dikelola BUMDes Harapan Jaya,” ungkap salah seorang sumber.
Ditambahkan, penggelontoran dana desa yang dilakukan harus diperiksa peruntukannya, karena sebelum dana desa masuk warga sudah gotong royong membuat spot-spot wisata meski alakadarnya mengingat terbatasnya biaya.
“Ya dicek saja mas uang 200 juta itu buat apa saja, lha sebelumnya warga memang sudah ada yang swadaya gotong royong di lokasi wisata, apakah boleh membangun aset desa di tanah yang bukan milik desa,” katanya.
Pantauan media ini, toilet yang dibangun di lahan milik PT Masari Multi Fruti merupakan bangunan permanen yang tidak sesuai dengan peraturan penggunaan dana desa yang berlaku. (Red)
