Jakarta (HO) – Puluhan mahasiswa dan pemuda Lombok Barat di Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak (AMPES) menggelar aksi demonstrasi di tiga titik yaitu KPK RI, Kejagung RI dan Mabes Polri, Jumat (4/6/2021).
Dalam aksi tersebut mereka mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) Pusat untuk segera memeriksa kasus dugaan ambruknya 3 Proyek Revitalisasi Kawasan Wisata Senggigi Senilai Rp. 6,1 Milyar. Proyek yang digagas tersebut bisa dikatakan sebagai proyek yang baru karena kurang lebih baru satu tahun ini diakses oleh masyarakat. Dengan waktu yang relatif singkat diduga ada hal yang mengganjal dibalik proyek revitalisasi di wilayah senggigi tersebut.
“Sudah 4 bulan berlalu sejak bulan Februari lalu dugaan kasus proyek ini tak kunjung menemui titik terang. Makanya Kasus ini kita bawa ke Jakarta guna meminta perhatian khusus APH Pusat sekaligus mendesak untuk segera memeriksa Kadispar Kabupaten Lombok Barat atas kasus dugaan ambruknya tiga proyek tersebut,” ungkap Daud Gerung, Pembina AMPES.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah kehilangan kepercayaan terhadap kinerja APH di daerah, terutama Kapolres Lombok Barat AKBP dan Kasat Reskrim AKP Dhafid Siddik, yang dinilai tidak serius dan lamban dalam menangani dugaan kasus ini. Maka perlu ada dorongan dari APH Pusat untuk segera turun ke daerah Kabupaten Lombok Barat.
“Makanya kami melaporkan secara resmi dugaan kasus tersebut dengan menyerahkan beberapa bukti lampiran dan telah diterima secara langsung oleh APH Pusat, KPK RI, Kejagung RI dan Mabes Polri,” katanya.
Al Haetami Ketua AMPES, dalam orasinya mengatakan bahwa apa yang disuarakan hari ini merupakan lembaran baru dari perjuangan pihaknya di pusat untuk melakukan controling terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dan APH Lombok Barat.
“Tidak menutup kemunginan akan banyak lagi kasus-kasus di daerah Kabupaten Lombok Barat yang akan disuarakan nantinya di Jakarta,” ujarnya.
“Terkait dugaan kasus ambruknya 3 Proyek Revitalisasi Kawasan Wisata Senggigi ini, kami akan terus menggelar aksi jika apa yang menjadi tuntutan nya itu tidak segera ditindaklanjuti oleh KPK RI, Kejagung dan Mabes Polri,” pungkasnya. (Fajar)
