Kamis, Maret 20, 2025

Diputus 2 Tahun, KPK Eksekusi Leonardo Ke Lapas Tangerang

Jakarta (HO) – Diputus selama 2 tahun penjara Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi nya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Leonardo adalah terpidana penyuap mantan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil dalam perkara suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2017/2018.

Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa jaksa eksekusi KPK Andry Prihandono, telah melaksanakan putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2021.

Baca Juga:  Kapolres Pesawaran Himbau Masyarakat Jangan Terpancing Ajakan Demo KPU

“Atas nama terpidana Leonardo Jusminarta Prasetyo dengan cara memasukkan terpidana ke Lapas Kelas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” ucap Ali dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Selain itu, Leonardo juga dibebankan untuk membayar denda sejumlah Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (1/3), menyatakan Leonardo terbukti menyuap Rizal dan pejabat Kementerian PUPR sebesar 100.000 dolar Singapura (sekitar Rp1,068 miliar) dan 20.000 dolar AS (sekitar Rp283,56 juta) sehingga totalnya mencapai Rp1,35 miliar.

Baca Juga:  Polres Pesawaran Bersama Insan Pers Bagikan Takjil dan Gelar Buka Puasa

Vonis tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Leonardo divonis 2 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan.

Leonardo terbukti melakukan dakwaan pertama Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Ant/Red)

Berita Populer

Kinerja Inspektorat Dipertanyakan, Dugaan Korupsi DD, Purwotani Masyarakat Lapor Bupati

Lampung Selatan (HO) - Terkait dugaan indikasi penyimpangan anggaran dana desa (DD) Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, perwakilan masyarakat...

Jelang Lebaran, Oknum LSM/Ormas Ajukan Proposal, Dinas, Kades, Kepsek Mengeluh

Pesawaran (HO) - Menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri, sejumlah banyak oknum dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Pesawaran...
error: Content is protected !!