Sikat Jaksa Nakal Dan Korup, Kejagung Bentuk Satgas 53

 Editor: M.Ismail 

Jakarta (HO) – Kejaksaan Agung dalam waktu dekat akan membentuk Satgas 53 Pengawasan. Satgas ini hadir lantaran hingga hari ini perilaku koruptif masih mengakar di berbagai wilayah kejaksaan di Indonesia.

Dalam penjelasannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin SH, memandang perlu upaya penegakan disiplin secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera terhadap para oknum jaksa nakal dan juga korup.

“Dalam waktu dekat ini, akan dibentuk Satgas 53 Pengawasan,”kata Burhanuddin SH ketika menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Tahun 2020 secara virtual di Gedung Menara Adhyaksa Komplek Kejaksaan Agung, Rabu (16/12/2020).

Menurutnya, Langkah ini bagian untuk merubah mindset pegawai dan jaksa agar nanti bekerja lebih baik dalam menegakan hukum dan keadilan.

Baca Juga:  Ketua Bawaslu: Proses Demokrasi Butuh Media Massa, Pemilu 2024 Ajukan Rp20 M

Sebab, Kata Burhanuddin, tegaknya hukum sangat tergantung kepada kualitas dari aparat penegak hukum yang menjalankannya.

Keberadaan Satgas 53 yang mungkin diambil dari nama PP 53 sebagai aturan dalam menegakkan disiplin aparatur, akan dapat menindak atau menyapu bersih jaksa atau pegawai yang nakal.

“Point saya di sini, Jika Satgas dengan regulasi aturannya terbentuk nanti, maka Tahun 2021 boleh dikatakan adalah tahun “Membangun Integritas dan Menjauhkan Jaksa Nakal,” kata Burhanuddin.

Masih ingat kasus jaksa Pinangki yang menghebohkan jagat negeri ini, kasus Kajari di INHU Riau, Kajari dicopot dan dua jaksa ditahan dan kasus di Karang Asem Bali, Kajari dicopot dan sejumlah kasus lainnya tentu menurunkan pandangan dan citra kejaksaan di mata publik.

Baca Juga:  Kapolres Pesawaran Ikuti HUT Bhayangkara Ke-76, Jokowi: Polri Hadir Tanpa Jeda Waktu, Demi Indonesia Damai

“Pandangan negatif publik tidak boleh dibiarkan berlaru larut. Langkah membangun publik trust dan marwah kejaksaan harus segera dan optimal dilakukan,” katanya.

Menurut Burhanuddin, adanya rentetan kasus penyuapan, pemerasan dan korupsi membuktikan kalau profesi penegak hukum telah disalahgunakan menjadi sarana untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mempergunakan hukum sebagai barang dagangan.

Perilaku ini merangsang penegak hukum untuk mencari cara bagaimana mendatangkan uang sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya akan mendorong kepada perilaku korup.

“Kita harapkan Satgas 53 benar benar menjadi Satuan yang dapat mengikis tebalnya pandangan negatif masyarakat dan membuat lembaga penuntut umum ini bersinar menerangi keadilan di jagat negeri ini,” pungkasnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here